Gerindra Bongkar P-APBD Bondowoso: Defisit Rp145 Miliar, Rp66,53 Miliar Belanja Barang Dipertanyakan.
BONDOWOSO, suaranarasi.id – Rencana defisit sekitar Rp145 miliar dalam Perubahan APBD Bondowoso 2026 menjadi alarm keras Fraksi Gerindra DPRD Bondowoso. Di tengah pendapatan daerah yang hanya tumbuh 1,95 persen, belanja justru melonjak 7,87 persen hingga menembus Rp2 triliun. Gerindra mempertanyakan, dari mana defisit sebesar itu akan ditutup dan apakah pemerintah kembali berharap pada SiLPA.
Pandangan Fraksi Gerindra, Abd Majid, S.Pd, Diserahkan dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, Jumat (4/9/2026). Gerindra menilai kenaikan belanja yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan berpotensi menambah tekanan fiskal daerah. “Dengan rencana defisit Rp145 miliar, apakah dipastikan tahun depan SiLPA itu ada dan tidak dipakai?” tegas Gerindra.
Tak berhenti di defisit, Gerindra juga membidik belanja barang dan jasa yang naik Rp66,53 miliar atau 11,45 persen. Fraksi meminta Pemkab Bondowoso membuka rincian penggunaan anggaran tersebut per OPD dan jenis kegiatan. “Rp66,3 miliar untuk barang dan jasa itu buat apa? Jangan sampai habis untuk ATK dan perjalanan dinas,” sorotnya.
Gerindra juga mempertanyakan kenaikan belanja hibah sekitar Rp6,64 miliar atau 13,16 persen. Pemerintah diminta menjelaskan secara rinci siapa penerima hibah, bentuk kegiatannya, serta dasar penetapan program tersebut sebagai prioritas.
Sementara dari sisi pendapatan, Gerindra menilai kenaikan PAD belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sehat. Pajak daerah justru turun sekitar Rp2,4 miliar, sedangkan retribusi naik Rp13,18 miliar. Pemerintah diminta tidak terlalu mengandalkan retribusi dan harus mengoptimalkan pajak serta aset daerah sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.
Bagi Gerindra, persoalannya sederhana tetapi krusial: ketika pendapatan hanya naik 1,95 persen namun belanja melonjak 7,87 persen dan defisit mencapai Rp145 miliar, pemerintah wajib menjelaskan hitung-hitungan fiskalnya secara terang. Jangan sampai APBD membesar di atas kertas, tetapi beban fiskalnya justru diwariskan kepada tahun anggaran berikutnya.(Don)
Gerindra Bongkar P-APBD Bondowoso: Defisit Rp145 Miliar, Rp66,53 Miliar Belanja Barang Dipertanyakan.
BONDOWOSO, suaranarasi.id – Rencana defisit sekitar Rp145 miliar dalam Perubahan APBD Bondowoso 2026 menjadi alarm keras Fraksi Gerindra DPRD Bondowoso. Di tengah pendapatan daerah yang hanya tumbuh 1,95 persen, belanja justru melonjak 7,87 persen hingga menembus Rp2 triliun. Gerindra mempertanyakan, dari mana defisit sebesar itu akan ditutup dan apakah pemerintah kembali berharap pada SiLPA.
Pandangan Fraksi Gerindra, Abd Majid, S.Pd, Diserahkan dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, Jumat (4/9/2026). Gerindra menilai kenaikan belanja yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan berpotensi menambah tekanan fiskal daerah. “Dengan rencana defisit Rp145 miliar, apakah dipastikan tahun depan SiLPA itu ada dan tidak dipakai?” tegas Gerindra.
Tak berhenti di defisit, Gerindra juga membidik belanja barang dan jasa yang naik Rp66,53 miliar atau 11,45 persen. Fraksi meminta Pemkab Bondowoso membuka rincian penggunaan anggaran tersebut per OPD dan jenis kegiatan. “Rp66,3 miliar untuk barang dan jasa itu buat apa? Jangan sampai habis untuk ATK dan perjalanan dinas,” sorotnya.
Gerindra juga mempertanyakan kenaikan belanja hibah sekitar Rp6,64 miliar atau 13,16 persen. Pemerintah diminta menjelaskan secara rinci siapa penerima hibah, bentuk kegiatannya, serta dasar penetapan program tersebut sebagai prioritas.
Sementara dari sisi pendapatan, Gerindra menilai kenaikan PAD belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sehat. Pajak daerah justru turun sekitar Rp2,4 miliar, sedangkan retribusi naik Rp13,18 miliar. Pemerintah diminta tidak terlalu mengandalkan retribusi dan harus mengoptimalkan pajak serta aset daerah sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.
Bagi Gerindra, persoalannya sederhana tetapi krusial: ketika pendapatan hanya naik 1,95 persen namun belanja melonjak 7,87 persen dan defisit mencapai Rp145 miliar, pemerintah wajib menjelaskan hitung-hitungan fiskalnya secara terang. Jangan sampai APBD membesar di atas kertas, tetapi beban fiskalnya justru diwariskan kepada tahun anggaran berikutnya.(Don)