Hibah Ormas Tembus Rp1 Miliar, KAHMI Bondowoso Malah Tolak Rp200 Juta
BONDOWOSO, ( suaranarasi.id ) – Di tengah sejumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapat alokasi hibah APBD dengan nilai lebih besar, bahkan mencapai kurang lebih Rp1 miliar, MD KAHMI Kabupaten Bondowoso justru mengambil sikap berbeda. Organisasi ini memilih menolak alokasi hibah sebesar Rp200 juta dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Sikap tersebut disampaikan Presidium KAHMI Kabupaten Bondowoso, Junaidi, S.H., saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (16/9/2026). Ia menegaskan, KAHMI memilih tidak mengambil anggaran tersebut karena menilai masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Kami bukan menolak tanpa alasan. Untuk MD KAHMI, kami memang memilih menolak hibah tersebut. Ada alokasi pokir Rp200 juta untuk pengajuan hibah 2026, tetapi kami memilih tidak mengambilnya,” tegas Junaidi.
Menurut Junaidi, kondisi infrastruktur di Bondowoso menjadi salah satu pertimbangan utama. Ia menilai anggaran yang ada semestinya dapat diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Banyak pekerjaan rumah Pak Bupati, terutama tuntutan masyarakat terkait infrastruktur. Walaupun hanya Rp200 juta, kami memilih agar anggaran itu bisa membantu mengerjakan pekerjaan rumah tersebut,” ujarnya.
Junaidi juga menyinggung adanya sejumlah organisasi kemasyarakatan yang memperoleh hibah dengan nominal lebih besar. Namun, ia menegaskan sikap KAHMI bukan untuk mempersoalkan penerima hibah lainnya, melainkan bentuk pilihan organisasi dalam melihat kebutuhan daerah.
“Bagi saya, pokir hibah itu adalah amanah. Jangan sampai kita menerima anggaran, tetapi tidak siap secara administrasi maupun dalam mempertanggungjawabkan penggunaannya,” katanya.
Dengan keputusan tersebut, KAHMI memilih mundur dari alokasi Rp200 juta. Junaidi menegaskan, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, khususnya kebutuhan pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Kami menolak hibah itu. Kami memilih kepentingan yang lebih mendesak, terutama infrastruktur. Itu sikap kami,” pungkasnya. (Don)
